Detik.com – Elite Partai Demokrat menduga ada kepentingan politik membawa Gibran Rakabuming ke Jakarta di balik penundaan Pilkada ke 2024. Kalangan parpol melihat, jika putra pertama Presiden Jokowi itu benar-benar maju melawan Anies Baswedan, Pilkada DKI 2024 bakal seru.
“Akan ketat ya kalau kemudian Gibran ke Jakarta. Bagaimanapun juga, Gibran tidak bisa dipandang sebelah mata dengan kekuatan politik yang dia miliki saat ini,” kata pakar politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).
Hendri menghitung Anies Baswedan akan selesai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dua tahun sebelum Pilkada 2024 digelar. Periode dua tahun tanpa posisi akan cukup menantang untuk Anies, sementara Gibran yang baru saja memenangkan Pilkada Solo bisa saja terus mengumpulkan kekuatan dan pengalaman.
“Jadi kalau tahun 2024 sama-sama bertarung di Jakarta dengan catatan Anies tidak maju pilpres ya akan ketat. Anies kan dua tahun digantikan penjabat dan bertarung kembali 2024,” ujar founder KedaiKOPI ini menganalisis.
Apakah Anda setuju dengan analisis tersebut? Silakan tulis pendapat di kolom komentar.
Adapun isu Gibran Rakabuming akan maju Pilkada DKI Jakarta 2024 diembuskan oleh Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat Irwan menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju ke DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal di balik penolakan revisi UU Pemilu.
“Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal,” ujarnya.
PDIP menegaskan sejak awal konsisten menginginkan Pilkada Serentak 2024. PDIP juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang fokus menangani pandemi Corona.
PDIP berharap tidak ada pihak yang berpikir pragmatis terhadap pembatalan revisi UU Pemilu. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya demi meraih kekuasaan.
“Makanya, saya berharap agar menghentikan pola pikir pragmatis untuk kepentingan jangka pendek yang hanya demi meraih kekuasaan, tetapi mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan kesehatan dan ekonomi rakyat yang terkena dampak pandemi,” kata Djarot kepada wartawan, Kamis (11/2).
