Pilarberita.com – Program Sekolah Rakyat resmi memulai operasional tahun ajaran 2025/2026 pada Senin (14/7/2025). Sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat mulai menggelar proses pembelajaran hari ini, sementara 37 titik lainnya dijadwalkan menyusul pada akhir bulan. Program ini merupakan bentuk afirmasi pemerintah untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, tanpa melalui seleksi akademik yang ketat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa lebih dari 9.700 siswa telah terdaftar untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Para siswa tersebut dipilih melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kemudian diverifikasi melalui survei lapangan oleh Kementerian Sosial.
“Tidak ada tes akademik dalam penerimaan siswa. Yang utama adalah mereka berasal dari kelompok miskin, khususnya desil satu,” jelas Gus Ipul dalam pernyataan sebelumnya.
Ketua Tim Formatur, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa meskipun tanpa tes akademik, sekolah tetap melakukan pemetaan akademik atau academic mapping. Langkah ini penting untuk mengetahui posisi awal siswa dalam aspek akademik, kesehatan fisik, dan kondisi psikologis. “Kalaupun anak tersebut memiliki masalah kesehatan, tidak akan ditolak. Justru akan ditangani dan tetap bersekolah. Kita ingin melihat perkembangan mereka,” ujar Nuh.
Dari sisi kurikulum, Sekolah Rakyat menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan pendekatan baru, yakni kurikulum Multi Entry-Multi Exit. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk memilih jalur pendidikan sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing. Tiga aspek utama yang diperhatikan adalah fisik, psikologis, dan akademik.
Untuk menunjang efektivitas pembelajaran, Sekolah Rakyat menerapkan sistem digital berbasis Learning Management System (LMS). Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap kehadiran siswa, aktivitas belajar, hingga kinerja guru. Informasi ini dapat langsung diakses oleh Kementerian Sosial melalui dashboard digital.
“Dari pusat, kami bisa melihat data setiap sekolah, guru, dan siswa secara langsung. Ini menjadi kontrol kualitas yang sangat penting,” tambah Nuh.
Meski menggunakan kurikulum nasional, perbedaan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum cukup mencolok, terutama dari sisi bentuk dan pendekatan. Pelaksana Tugas Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat akan setara dengan sekolah reguler, bahkan dengan beberapa keunggulan.
“Kita akan memilih guru terbaik dan memastikan fasilitas memadai. Bahkan, Sekolah Rakyat akan berbentuk asrama, sehingga kebutuhan gizi dan pembinaan karakter bisa lebih optimal,” ungkap Toni.
Selain fokus pada mata pelajaran formal, kurikulum Sekolah Rakyat juga memuat penguatan karakter, nilai kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup. Dengan pendekatan holistik ini, pemerintah berharap ini menjadi wadah transformasi sosial bagi generasi muda dari kelompok prasejahtera.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis data.
