Pilarberita.com – Asosiasi pengemudi ojek online Garda Indonesia mengumumkan aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Selasa (16/9). Dalam aksi tersebut, para pengemudi berencana mematikan aplikasi secara serentak sebagai bentuk protes sekaligus solidaritas untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah.
Aksi yang dipusatkan di Istana Kepresidenan itu membawa tujuh tuntutan utama. Garda Indonesia menilai aspirasi ini penting agar kesejahteraan mitra pengemudi lebih terjamin sekaligus mendorong perbaikan regulasi transportasi online di Indonesia.
Tuntutan pertama, asosiasi mendesak pemerintah dan DPR agar segera memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026. Menurut mereka, regulasi khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengemudi maupun aplikator.
Kedua, para pengemudi meminta penurunan potongan komisi yang selama ini ditetapkan perusahaan aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen. Potongan yang dianggap terlalu tinggi dinilai mengurangi penghasilan pengemudi secara signifikan.
Tuntutan ketiga terkait penyusunan aturan tarif untuk layanan pengantaran barang dan makanan. Garda Indonesia menekankan perlunya standar yang jelas agar tidak terjadi persaingan harga yang merugikan mitra.
Keempat, mereka meminta adanya audit investigatif terhadap potongan tambahan sebesar 5 persen yang selama ini diberlakukan oleh aplikator. Para pengemudi menilai kebijakan tersebut tidak transparan dan membebani mereka.
Tuntutan kelima adalah penghapusan sejumlah program aplikator, seperti Aceng, Slot, Multi Order, serta Member Berbayar. Program-program itu dianggap merugikan pengemudi karena menambah beban biaya dan menurunkan pendapatan.
Pada poin keenam, Garda Indonesia meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan seorang pengemudi bernama Affan Kurniawan. Mereka menilai kasus ini harus ditangani secara serius demi keadilan bagi korban.
Sementara itu, tuntutan ketujuh dari demo ojek online ini adalah pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Menurut mereka, sejak pengangkatan Dudy oleh Presiden Prabowo, kebijakan di sektor transportasi justru mengalami kemunduran.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Ia menilai momentum tersebut tepat untuk menunjukkan kondisi nyata yang dialami pengemudi di lapangan.
Selain itu, Igun juga mengimbau masyarakat untuk mencari moda transportasi alternatif pada Rabu (17/9). Ia menyampaikan sebagian besar pengemudi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas aksi ke Kementerian Perhubungan, DPR, dan Istana Negara.
Aksi ini diperkirakan berdampak pada mobilitas warga di Ibu Kota. Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas di sejumlah titik, terutama di sekitar kawasan demonstrasi. Meski demikian, asosiasi menegaskan aksi dilakukan secara damai dengan tujuan memperjuangkan hak-hak pengemudi.
Dengan adanya tuntutan ini, publik menantikan respons dari pemerintah, DPR, serta pihak aplikator. Kejelasan regulasi dan kebijakan diharapkan dapat segera dihasilkan agar hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan konsumen berjalan lebih adil.
