Divisi Humas Polri menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Mabes Polri Tahun Anggaran 2026 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2026). Forum yang rutin diselenggarakan dua kali dalam setahun ini menegaskan komitmen institusi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong transformasi layanan informasi yang lebih berkualitas.
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema optimalisasi peran PPID Polri sebagai badan publik informatif guna mendukung transformasi pelayanan informasi dalam rangka Asta Cita 2026. Tema ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Polri menargetkan layanan informasi yang semakin cepat, tepat, serta mudah diakses masyarakat.
Kepala Divisi Humas Polri yang diwakili Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro PID Divhumas Polri, Kombes Pol. Komang Suartana, menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ia menegaskan setiap badan publik wajib menghadirkan layanan informasi yang responsif, efisien, dan terjangkau. Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam kesempatan itu, Polri menerima penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai badan publik terbaik tingkat nasional dalam aspek keterbukaan informasi. Capaian tersebut diraih setelah Polri menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian pada ajang E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025. Penghargaan ini memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di tengah tantangan era digital, arus informasi yang cepat juga memunculkan risiko hoaks dan disinformasi. Oleh sebab itu, peran PPID dinilai semakin strategis dalam memastikan setiap informasi yang beredar bersumber jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Polri pun mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta integrasi sistem berbasis teknologi guna menjawab dinamika tersebut.
Dalam konteks inilah PT Qudo Buana Nawakara melalui platform MediaHUB mengambil peran penting. Perusahaan teknologi tersebut memperkenalkan MediaHUB Polri sebagai layanan agregator resmi yang menyediakan materi foto, audio, dan audio visual bagi masyarakat serta jurnalis. Platform ini dirancang untuk menghadirkan akses informasi yang terpusat dan terintegrasi.
Product Specialist MediaHUB Polri dari PT Qudo Buana Nawakara, Murtia Arianis, menjelaskan bahwa MediaHUB tidak hanya berfungsi sebagai etalase konten. Lebih dari itu, sistem ini membantu jajaran PPID dalam mengelola, mendistribusikan, dan memantau penyebaran informasi secara efisien. Dengan dukungan teknologi yang adaptif, MediaHUB mendukung percepatan layanan informasi sekaligus menjaga kualitas dan konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik.
Melalui sinergi antara Divhumas Polri dan PT Qudo Buana Nawakara, transformasi pelayanan informasi diharapkan berjalan lebih terstruktur dan modern. Integrasi teknologi dinilai menjadi kunci untuk memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
