Jakarta (29/01/2021). Rombongan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta staf ke kantor PB Nahdlatul Ulama ini, selain untuk silahturahmi juga meningkatkan sinergitas antara lembaga Polri dan Ormas keagamaan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Sigit menyebut bahwa, Polri akan meningkatkan sinergitas bersama dengan para ulama untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). “Meningkatkan hubungan sinergi Umara dan Ulama di dalam melaksanakan program-program Harkamtibmas,” kata Sigit di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
Menurut Sigit, dalam menjalankan program pemeliharaan Kamtibmas, Polri tentunya butuh dukungan dari elemen masyarakat. Sebab itu, kata Sigit, peran PBNU diperlukan lantaran salah satu Ormas Islam yang terbesar di Indonesia. Ia mengapresiasi Ketua Umum PBNU Said Aqil dan seluruh pengurusnya yang menyatakan siap memberikan dukungan kepada Polri untuk sama-sama menjaga perdamaian di Indonesia.
“Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih. Beliau (Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj) memberikan support penuh kepada Polri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh program dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas kita,” ujar Sigit.
Bentuk dukungan itu, dikatakan Sigit adalah, nantinya NU akan membantu personel kepolisian di tingkat Polsek, Polres hingga Polda dan jajarannya. Semua itu, menurut Sigit, untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Sambung Sigit, jadi Kapolsek dengan pengurus NU cabang, kemudian Kapolres dengan pengurus NU di atasnya, sampai dengan Polda dan kami, Kapolri bersinergi dengan pimpinan pusat PBNU Pusat. “Itu yang akan kami pelihara dan kami kembangkan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap masyarakat,” tutur Sigit.
Dari kunjungan di awal masa jabatannya ini, terlihat Sigit tak ingin berlama-lama menerapkan transformasi di tubuh Polri. Seperti diketahui, Sigit mencanangkan transformasi menuju Polri yang Presisi. Transformasi ini meliputi 4 aspek yakni, transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan public dan transformasi pengawasan. Dari 4 transformasi tersebut dipecah menjadi 16 program prioritas, 51 kegiatan dan 177 rencana aksi. “Kalau dalam satu tahun itu ada 52 minggu, kami menggelar kegiatan sekitar 51 kali, berarti hanya 1minggu saja yang kosong,” ucap Sigit.
Padatnya agenda transformasi dan kegiatan itu, menurut Sigit, memang tak bisa dihindari karena begitu banyaknya aspek yang harus dibenahi sekaligus harapan masyarakat terhadap Polri yang demikian tinggi. Untuk itu, tahapan implementasi agenda transformasi akan dibagi menjadi 3 tahap yakni, tahap I akan digelar pada 100 hari pertama masa bakti, Tahap II tahun 2021-2022 dan Tahap III tahun 2023-2024.
“Untuk mewujudkan capaian Tahap I (Program 100 hari), Tahap II dan Tahap III secara lengkap akan dibentuk tim yang bertugas menjabarkan, mengimplementasikan, mengawasi dan mengevaluasi yang dipimpin oleh Wakapolri dengan dibantu Irwasum Polri,” tegas Sigit.
Perubahan yang dilakukan, demikian Sigit, harus secara cepat dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Transformasi ini harus menjadi harapan baru masyarakat (new hope). Lakukan yang terbaik untuk masyarakat. “Transformasi menuju Polri yang PRESISI harus berorientasi kepada kepuasan masyarakat, tidak hanya sekedar narasi atau retorika,” tegas mantan Kabareskrim Polri ini. (Saf).