Pilarberita.com – Pemerintah menggelar rapat terbatas lintas kementerian untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra. Pertemuan itu berlangsung pada Kamis (27/11) dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Rapat tersebut menjadi forum penting untuk merumuskan langkah cepat atas banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama sepekan terakhir.
Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Edy Prakoso, membenarkan bahwa pertemuan tersebut digelar sebagai upaya pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa forum ini dihadiri sejumlah gubernur serta bupati yang wilayahnya terdampak langsung oleh cuaca ekstrem. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh proses penanganan darurat berjalan terarah dan responsif.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di Ruang Pusdalops Graha BNPB, Jakarta Timur, diikuti oleh berbagai komponen teknis. Kementerian terkait, Basarnas, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta kepala daerah hadir untuk menyelaraskan langkah bersama. Pemerintah menargetkan percepatan distribusi bantuan, penyediaan pos pengungsian, serta percepatan evakuasi warga yang masih berada di lokasi berisiko.
Forum lintas sektoral itu juga menjadi ruang evaluasi atas situasi terkini yang terjadi di sejumlah titik terdampak. Dalam sepekan terakhir, hujan ekstrem memicu banjir bandang dan longsor di banyak kabupaten, terutama di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Pemerintah menilai perlunya langkah simultan yang melibatkan kekuatan penuh dari unsur SAR gabungan agar upaya penyelamatan berjalan maksimal.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, bencana memberikan dampak paling luas. Banjir bandang dan longsor terjadi di Kecamatan Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, serta Kolang. Data sementara menunjukkan lebih dari 1.902 keluarga terdampak. Kecamatan Kolang menjadi wilayah paling parah, dengan 1.261 keluarga mengalami kerusakan parah dan terganggu aktivitasnya. Di kecamatan tersebut, satu keluarga yang terdiri atas empat orang meninggal akibat longsor yang menimbun rumah mereka.
Situasi tidak jauh berbeda terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Banjir bandang dan longsor melanda Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring, dan Hapesong Baru di Kecamatan Batang Toru. Laporan Basarnas menyebut enam warga meninggal akibat banjir bandang di Sumatra Utara. Selain itu, tujuh warga dilaporkan tertimbun longsor di Parsariran, Hapesong Baru. Petugas gabungan terus melakukan pencarian meskipun akses jalan terputus di beberapa titik.
Sementara itu, di Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan menjadi daerah dengan dampak paling berat. Hingga Rabu malam, delapan warga dinyatakan meninggal dan 21 lainnya hilang. Kondisi geografis wilayah yang berada di tepi laut dan dikelilingi bukit membuat banjir bandang bergerak cepat dan sulit diprediksi. Petugas SAR yang berada di lapangan terus memperluas pencarian hingga ke wilayah pesisir dan permukiman padat penduduk.
Untuk menampung para penyintas, sejumlah titik pengungsian telah beroperasi. Kantor SAR Nias memastikan GOR Pandan di Tapanuli Tengah, SMPN 5 Parombunan di Sibolga, serta RS Bhayangkara Batang Toru menjadi pusat penampungan utama. Selain itu, pemerintah desa di Tapanuli Selatan membuka beberapa lokasi pengungsian bagi warga yang rumahnya tidak lagi aman dihuni. Di titik-titik tersebut, warga mendapatkan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, pakaian, serta pelayanan kesehatan dasar.
Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR telah diterjunkan secara maksimal untuk mempercepat penanganan korban. Tim gabungan terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Polairud, serta relawan lokal yang saling berkoordinasi di lapangan. Upaya pencarian korban hilang berlangsung intensif dengan dukungan peralatan navigasi, perahu karet, hingga alat berat untuk membuka akses yang tertimbun material longsor. Petugas juga mengevakuasi warga lanjut usia, anak-anak, serta kelompok rentan yang kesulitan berpindah ke lokasi yang lebih aman.
Pemerintah menilai bahwa percepatan penanganan darurat perlu dilakukan karena cuaca ekstrem masih berpotensi berlanjut. BMKG sebelumnya memprediksi peningkatan intensitas hujan di beberapa daerah di Sumatra. Oleh karena itu, pemerintah pusat ingin memastikan kesiapsiagaan daerah berjalan selaras dengan arahan nasional. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang untuk memperkuat mitigasi bencana di wilayah rawan banjir dan longsor.
Melalui rapat terbatas ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak cuaca ekstrem. Dengan koordinasi yang lebih kuat, proses evakuasi banjir, distribusi logistik, dan pemulihan awal di Sumatra diharapkan berjalan lebih cepat dan terstruktur.