InformasiTeraktual
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Catatan Media
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Catatan Media
No Result
View All Result
InformasiTeraktual
No Result
View All Result
Home Pandemi

PPKM Mikro Diperpanjang hingga 8 Maret, Mendagri Terbitkan Instruksi

Admin Pilarberita by Admin Pilarberita
24 Februari 2021
in Pandemi
0
PPKM Mikro Diperpanjang hingga 8 Maret, Mendagri Terbitkan Instruksi
0
SHARES
4
VIEWS
Jakarta –

Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga 8 Maret 2021. Tindak lanjut dari perpanjangan PPKM mikro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi.

“Pemerintah secara resmi telah memperpanjang masa pemberlakuan program pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021,” kata jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (23/2/2021).

“Sebagai tindak lanjut dari perpanjangan dari PPKM ini, Mendagri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2021 yang harus ditindak lanjuti oleh gubenernur dan kepala daerah di masing-masing daerah,” imbuhnya.

Demi memperkuat pelaksanaan PPKM mikro, Wiku menuturkan pemerintah provinsi harus mengkoordinasikan data pemetaan risiko COVID-19 ke tingkat RT. Data-data yang berkaitan dengan PPKM mikro juga harus dilaporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 tingkat pusat.

“Untuk menguatkan pelaksanaan PPKM mikro di desa atau kelurahan, maka pemerintah provinsi harus mengkoordinasikan data pemetaan risiko zonasinya di tingkat RT, dan data penyaluran bantuan beras atau pun masker, dan melaporkan secara berkala ke satgas pusat melalui satgas daerah,” sebut Wiku.

Wiku mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran membentuk pos komando di tingkat kelurahan atau desa. Dia menegaskan kerja sama dari segala sektor harus terjalin agar pandemi COVID-19 bisa segera dikendalikan.

“Selain itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berperan membantu pembentukan dan mengawasi operasional pos komando di desa atau kelurahan. Tentunya keseluruhan tahapan ini dibantu oleh TNI dan Polri,” tutur Wiku.

“Oleh karena itu, kerja sama seluruh sektor penting, sehingga program PPKM tahap kedua ini dapat berhasil dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di tingkat nasional,” sambung dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan upaya RI mengamankan vaksin COVID-19 sejak awal pandemi. Baca di halaman berikutnya.

Simak Video: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret 2021

[Gambas:Video 20detik]

Admin Pilarberita

Admin Pilarberita

Related Posts

Polisi Ancam Pidana Perusahaan yang Beroperasi saat PPKM Darurat
Daerah

Polisi Ancam Pidana Perusahaan yang Beroperasi saat PPKM Darurat

5 Juli 2021
Kabaharkam – Kakorlantas Tinjau Pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Timur
Nasional

Kabaharkam – Kakorlantas Tinjau Pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Timur

5 Juli 2021
Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bikin Tak Nyaman, Kapori: Ini Untuk Menjaga Keselamatan Rakyat
Nasional

Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bikin Tak Nyaman, Kapori: Ini Untuk Menjaga Keselamatan Rakyat

5 Juli 2021
Next Post
Banyak RT Jadi Zona Hijau, PPKM Mikro Diterapkan di Banten

Banyak RT Jadi Zona Hijau, PPKM Mikro Diterapkan di Banten

Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto Ketua Dewas

Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto Ketua Dewas

Pertama Kali Kena Cukai, Harga Rokok Dijual Setengah Rupiah

Pertama Kali Kena Cukai, Harga Rokok Dijual Setengah Rupiah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended

Arahan Kapolri dan Panglima untuk prajurit TNI-Polri bertugas di Papua

Arahan Kapolri dan Panglima untuk prajurit TNI-Polri bertugas di Papua

5 tahun ago
The 58th IAWP Training Conference, Polda Kaltim Kirim 6 Personel Polwan ke Labuhan Bajo

The 58th IAWP Training Conference, Polda Kaltim Kirim 6 Personel Polwan ke Labuhan Bajo

4 tahun ago
Jokowi Dukung IMI Susun Peraturan Legalitas Modifikasi Otomotif

Jokowi Dukung IMI Susun Peraturan Legalitas Modifikasi Otomotif

5 tahun ago
Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi Dipercepat dan Prokes Dipatuhi

Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi Dipercepat dan Prokes Dipatuhi

4 tahun ago

Categories

  • Beranda
  • Berita Daerah
  • Berita Nasional
  • Berita Politik
  • Catatan Media
  • Daerah
  • jaga negeri
  • Kamtibmas
  • Nasional
  • Pandemi
  • Para Ahli
  • Politik
  • Tak Berkategori
  • Trending no.1 Media Sosial.
  • Vaksinasi Covid-19

Topics

Anies Baswedan Arus Lalu Lintas Arus Mudik ASN Bansos covid-19 DIVHUMAS DPR Gas Air Mata GWM Fatmawati Hari Juang Polri HUT Bhayangkara Indonesia jawa timur jokowi Kakorlantas Kakorlantas Polri kapolri Komjen Arif Wachyunadi Korlantas Korlantas Polri KPK Lalu Lintas Libur Nataru Moderasi Beragama Mudik Lebaran nadiem makarim Operasi Lilin 2024 pdip Pendidikan Polda Jatim Polda Metro Jaya Politik polri PPKM Darurat Prabowo prabowo subianto Pramono Anung Prof Ngabalin Rekayasa Lalu Lintas sidoarjo TNI TNI-Polri Transjakarta Vaksinasi
No Result
View All Result

Highlights

Ketentuan Delik Aduan Perzinaan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru Ditegaskan Kementerian Hukum

Angkutan Nataru 2025–2026 Jadi Referensi Kebijakan Transportasi Selanjutnya

Operasi Lilin 2025 Catat Tren Positif, Jumlah Kecelakaan dan Korban Meninggal Menurun

Puncak Arus Balik Nataru 2026 Berlalu, Korlantas Fokus pada Keselamatan Pengguna Jalan

Kemenhub Sebut Manajemen Angkutan Nataru Lebih Baik Dibanding Tahun Sebelumnya

Rekayasa Lalin Disiapkan Jelang Arus Balik Diprediksi 4 Januari

Trending

Banjir Jakarta Rendam 57 RT dan 39 Ruas Jalan, BPBD Intensifkan Penanganan
Berita Daerah

Banjir Jakarta Rendam 57 RT dan 39 Ruas Jalan, BPBD Intensifkan Penanganan

by christine natalia
13 Januari 2026
0

Pilarberita.com - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak siang hingga sore hari kembali memicu banjir di...

Uji Materi UU LLAJ di MK, Pemohon Soroti Larangan Merokok Saat Berkendara

Uji Materi UU LLAJ di MK, Pemohon Soroti Larangan Merokok Saat Berkendara

12 Januari 2026
Prabowo Nilai Impor Pangan Tidak Masuk Akal Saat Indonesia Capai Swasembada Beras

Prabowo Nilai Impor Pangan Tidak Masuk Akal Saat Indonesia Capai Swasembada Beras

8 Januari 2026
Ketentuan Delik Aduan Perzinaan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru Ditegaskan Kementerian Hukum

Ketentuan Delik Aduan Perzinaan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru Ditegaskan Kementerian Hukum

7 Januari 2026
Evaluasi Angkutan Nataru 2025–2026 Berjalan Lancar Berkat Kolaborasi

Angkutan Nataru 2025–2026 Jadi Referensi Kebijakan Transportasi Selanjutnya

5 Januari 2026
© Copyright Pilarberita Team All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Catatan Media