Pilarberita.com – Presiden Prabowo Subianto merespons gelombang aksi unjuk rasa yang menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, sejumlah poin tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan, sementara sebagian lainnya memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Dalam pernyataannya di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan lalu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk berdialog dengan masyarakat. Ia menyebut ada poin-poin yang bersifat normatif dan wajar untuk didiskusikan bersama.
“Kita pelajari, sebagian masuk akal dan bisa dibicarakan. Ada hal-hal yang normatif dan dapat ditangani dengan baik melalui perundingan maupun perdebatan sehat,” ujar Prabowo.
Salah satu tuntutan yang banyak disorot adalah pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengungkap kasus meninggalnya Affan Kurniawan. Prabowo menilai desakan tersebut logis dan patut menjadi perhatian serius. Ia menyatakan dukungannya agar wacana itu dipelajari lebih lanjut, termasuk mengenai mekanisme pembentukan tim.
“Kalau tim investigasi independen, saya kira itu masuk akal. Tinggal nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” katanya menambahkan.
Selain itu, masyarakat juga menuntut penarikan aparat TNI dari tugas pengamanan sipil. Tuntutan ini memunculkan perdebatan karena menyangkut peran TNI yang diatur dalam konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa tugas TNI salah satunya memang menjaga keselamatan rakyat dari berbagai ancaman.
Menurutnya, terorisme, aksi pembakaran, maupun kerusuhan merupakan ancaman nyata yang dapat membahayakan masyarakat luas. Karena itu, ia menilai peran TNI dalam pengamanan sipil masih relevan. Namun, ia menegaskan tetap siap melaksanakan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar.
“Kalau soal penarikan TNI, itu bisa diperdebatkan. Tapi saya sebagai Presiden akan menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi,” jelasnya.
Aksi unjuk rasa yang melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif. Di antara poin-poin tuntutan itu, selain investigasi independen dan penarikan TNI, terdapat pula seruan transparansi kebijakan, penegakan hukum tanpa diskriminasi, jaminan kebebasan berekspresi, serta perlindungan hak-hak sipil.
Tuntutan lain menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan kekuatan negara dalam menangani aksi demonstrasi. Rakyat mendesak agar pendekatan keamanan lebih mengedepankan dialog dan pencegahan, bukan semata tindakan represif.
Paket aspirasi tersebut juga mencakup isu kesejahteraan rakyat. Desakan agar pemerintah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang merata turut menjadi bagian dari rangkaian tuntutan.
Sementara itu, delapan tambahan tuntutan yang belakangan ikut disuarakan menyoroti pentingnya akuntabilitas pejabat publik, keterbukaan informasi, serta komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi. Rakyat juga meminta perlindungan yang lebih kuat terhadap kelompok rentan, termasuk pekerja informal dan masyarakat di daerah terpencil.
Meski beragam, seluruh tuntutan tersebut pada dasarnya berpijak pada keinginan rakyat agar pemerintah menjalankan tata kelola negara yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Prabowo memastikan pemerintah tidak menutup ruang dialog. Ia menekankan perlunya diskusi terbuka untuk mencari jalan tengah antara tuntutan masyarakat dan kewajiban negara dalam menjaga stabilitas.
Dengan respons ini, bola kini berada di tangan pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme demokratis. Masyarakat menunggu langkah konkret yang dapat menjawab harapan, sekaligus memastikan penyelenggaraan negara tetap sejalan dengan konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan.