Pilarberita.com – Polda Metro Jaya menyiapkan penutupan dan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025). Kebijakan ini diambil menyusul adanya aksi demo buruh yang diperkirakan akan menyedot massa dari berbagai wilayah sekitar ibu kota.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Komarudin, menjelaskan pengaturan arus kendaraan bersifat situasional. Jalur yang ditutup atau dialihkan akan menyesuaikan dengan jumlah massa yang datang ke lokasi.
Pada pagi hari, Jalan Gatot Subroto yang berada tepat di depan Gedung DPR RI masih dibuka untuk umum. Kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi tetap bisa melintas. Namun, jika jumlah massa semakin meningkat dan menutup jalur utama, penutupan akan diberlakukan secara bertahap.
“Jika kondisi jalan sudah penuh oleh peserta aksi, maka arus lalu lintas akan dialihkan ke jalur alternatif,” ujar Komarudin, Rabu (27/8/2025).
Adapun jalur alternatif yang disiapkan antara lain:
-
Kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi akan dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda atau Jalan Asia Afrika.
-
Kendaraan dari arah Slipi menuju Semanggi dapat diarahkan ke Jalan Pejompongan atau Jalan Palmerah.
-
Jalur menuju kawasan Senayan akan dibatasi sesuai situasi di lapangan, terutama akses menuju pintu utama DPR RI.
Komarudin menambahkan, jika jumlah massa tidak terlalu besar, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tetap bisa berjalan dengan pola berbagi ruas. Namun, kepolisian sudah menyiapkan skenario penutupan penuh apabila kondisi lapangan memaksa.
Selain pengaturan di jalan arteri, kepolisian juga menegaskan larangan bagi peserta aksi untuk masuk ke jalur tol dalam kota. “Apabila massa mencoba memasuki jalur tol, maka akan dilakukan penegakan hukum,” tegasnya.
Penutupan jalan ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat lain yang masih beraktivitas di sekitar Jakarta. Aparat telah menyiagakan personel di beberapa titik perlintasan guna mengatur arus dan memberikan arahan kepada pengendara.
Sementara itu, aksi buruh yang digelar di depan DPR RI membawa enam tuntutan utama, di antaranya penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, serta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Meski fokus massa tertuju pada penyampaian aspirasi, dampaknya tetap dirasakan pengguna jalan karena potensi kemacetan di sekitar Senayan.
Polisi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan langsung di kawasan DPR RI agar menghindari ruas Jalan Gatot Subroto dan memilih jalur alternatif. Dengan langkah tersebut, arus kendaraan diharapkan tetap terdistribusi meski konsentrasi massa berada di sekitar kompleks parlemen.
Rekayasa lalu lintas ini diperkirakan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB atau saat massa mulai memenuhi area depan Gedung DPR RI hingga aksi selesai pada sore hari. Situasi di lapangan akan terus dievaluasi oleh petugas, sehingga kemungkinan pembukaan kembali jalan bisa lebih cepat apabila kondisi memungkinkan.
Dengan skema penutupan dan pengalihan ini, Polda Metro Jaya menargetkan aspirasi buruh tetap tersampaikan, sementara kegiatan masyarakat umum tidak terhambat secara signifikan.