Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menutup rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2021 secara virtual. Rapim ini berlangsung selama tiga hari mulai Senin (15/2/2021) lalu dan dibuka dengan pengarahan Presiden Jokowi serta hadirkan narasumber beberpaMenteri dan Kepala Badan. Tema bahasan utama rapim adalah peran TNI-Polri penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Jakarta, 19 Pebruari 2021 – “Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, kita sudah mengikuti rapim ini selama 3 hari. Rapim pertama itu rapim TNI yang dibuka oleh Bapak Presiden RI, dilanjutkan oleh Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Kemudian dua hari kita mengikuti Rapim TNI-Polri,” ujar Wakapolri dalam penutupan Rapim Polri 2021 secara virtual, Rabu (17/2/2021).
“Tentunya, pada kesempatan ini, saya menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir langsung bersama rekan-rekan di Rupatama dan hadir melalui daring. Karena saya adalah salah satu bagian yang terpapar COVID-19,” sambungnya.
Wakapolri menyampaikan bahwa dirinya baru bisa bergabung kembali minggu depan.”Insyaallah minggu depan kita bisa bergabung kembali,” katanya.
Wakapolri pun memaparkan Pembulatan Rapim Polri 2021 sebagai penutup rapim setelah semua pejabat utama kepolisian menyampaikan pembekalan masing-masing.”Rapim Polri tahun 2021 saya nyatakan ditutup. Terima kasih,” tutup Wakapolri sambil mengetok palu disambut tepuk tangan.
Kurang Peralatan Bencana
Dalam arahan sebelumnya Wakapolri mengakui Korps Bhayangkara kurang memiliki peralatan untuk mengatasi bencana alam. Hal itu membuat Polri dinilai belum maksimal mengatasi bencana alam.
“Kita ini kurang peralatan, ketika terjadi pohon besar patah di tengah jalan, enggak ada alat kita. Kemudian ketika terjadi longsor, enggak ada (alat kita). Kita padahal terdepan, duluan ke sana tapi enggak bisa mengatasinya,” kata Wakapolri.
Termasuk, mengatasi bencana banjir. Wakapolri menuturkan dibutuhkan perahu untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah akibat banjir.
Dia meminta Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Agus Andrianto dan Komandan Korps Brimob Polri Irjen Anang Revandoko menggoordinasikan pengadaan alat. Koordinasi dengan Asisten Logistik (Aslog) Kapolri Irjen Asep Suhandar dan Asrena Polri Irjen Hendro Sugiatno.
“Coba nanti direncanakan apa peralatan yang diperlukan oleh Brimob itu, mobil-mobil apa yang diperlukam menghadapi bencana ini, kemudian kapal-kapal apa yang perlu kalau banjir itu terjadi,” ujar jenderal bintang tiga itu.
Wakapolri mengatakan Polri telah baik mengatasi bencana kebakaran. Korps Bhayangkara telah memiliki dasboard, seperti Lancang Kuning di Polda Riau.
Dia juga menyarankan Asrena Polri berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gatot berharap BNPB bisa menghibahkan alat-alat ke Polri.
“Atau pemerintah daerah bisa menghibahkan peralatan-peralatan yang diperlukan, utamanya daerah-daerah yang rawan terhadap bencana,” ungkap dia.
Menurutnya, Polri juga telah mempunyai sumber daya manusia (SDM), yakni anggota Sabhara. Namun, Sabhara dinilai hanya gergaji kecil.
“Kemudian kendaraan sudah lama, sekarang coba di moderinisasikan lagi, maka nanti silakan dirapatkan antar Pak Dankorbrimob, Kabaharkam, Aslog, dan Asrena,” kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Selain itu, Wakapolri meminta agar stabilitas keamanan di Indonesia tidak terganggu oleh premanisme, konflik lahan, hingga pungutan liar (pungli). Gatot mengatakan hal-hal seperti itu perlu ditindak supaya tidak mengganggu investor yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.
“Terkait dengan investasi dan usaha, saya kira ini tugas Pak Asops dan jajaran, Pak Kabarhakam juga, mengingatkan kepada jajaran untuk menjaga stabilitas. Karena jangan sampai ada investor apakah itu dari luar negeri atau dalam negeri, mereka terganggu,” ujarnya.
“Terganggu dengan apa? Terganggu premanisme, konflik lahan, pungli, dan lain sebagainya,” sambungnya. Gatot menjelaskan gangguan seperti itu perlu diantisipasi supaya tidak menimbulkan krisis. Jika terjadi, lanjut Gatot, maka bisa berkembang ke hal lain, mulai dari krisis kesehatan, ekonomi, keamanan, serta politik.
“Nah ini betul-betul kita antisipasi. Karena kita harus bisa betul-betul menjaga kondisi saat ini dan kita sudah mengalami yang namanya krisis kesehatan, krisis ekonomi. Nah kalau kita tidak bisa menjaga kondusivitas wilayah ini, bisa berkembang kepada krisis keamanan yang kita jaga. Krisis keamanan kalau tidak teratasi bisa terjadi krisis politik,” tutur Gatot.
Selain itu, Gatot menyinggung persiapan keamanan untuk menghadapi hasil Pilkada 2020. Dia ingin pihak yang kalah dalam Pilkada 2020 tidak membuat konflik. Apalagi dalam setiap kompetisi pasti ada yang kalah.
Empat Tantangan
Arahan selanjutnya berasal dari Kabaharkam (Kepala Badan Pemelihara Keamanan) Polri Komjen Pol Agus Andrianto yang menyampaikan materi mengenai Strategi Baharkam Polri Menuju Transformasi Polri yang Presisi Melalui Pergelaran Pasukan Guna Mendukung Penanggulangan Covid-19 yang Paripurna Dalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas Kondusif Tahun 2021.
Kabaharkam menyampaikan bahwa terdapat empat tantangan yang dihadapi Baharkam Polri dan jajaran pada tahun ini. Empat tantangan tersebut adalah:
1. Kesiapan Baharkam Polri dalam mendeteksi, memprediksi, dan mengantisipasi tantangan situasi keamanan dalam negeri yang dihadapi tahun 2021 dan dampak pandemi Covid-19 di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
2. Penggelaran sumber daya manusia (SDM) Baharkam Polri dalam mengamankan kegiatan vaksinasi secara nasional dengan dukungan Sarpras yang memadai.
3. Kesiapan Baharkam Polri dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas terkait kalender kegiatan nasional 2021 (PON Papua, MotoGP Mandalika, dan lainnya) serta antisipasi bencana alam, Karhutla, pasca Pilkada, dan isu strategis lainnya.
4. Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif dan penguatan partisipasi dalam skema masyarakat informasi di ruang siber (Society 5.0), serta modernisasi peran dan fungsi Bhabinkamtibmas.
Kabaharkam menuturkan bahwa kepolisian harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan pembuat masalah bagi masyarakat. Selain itu, profesionalisme, sinergitas, dan soliditas internal menjadi tiga poin penting dalam menjamin tegaknya institusi karena tegaknya institusi menjamin keutuhan NKRI.
Ia menilai bahwa dalam membangun tingkat kesadaran hukum dan hubungan sosial yang positif perlu dioptimalkannya pemanfaatan IT guna penanggulangan gangguan keamanan serta melibatkan seluruh unsur masyarakat dan awak media massa, elektronik, maupun media sosial.
Seluruh Kasatwil (Kepala Satuan Kewilayahan) diminta untuk membangun komunikasi publik sebagai sarana mediasi yang berguna mencairkan beragam permasalahan yang meresahkan masyarakat serta meredam isu negatif, maupun isu strategis lainnya.
Para Kasatwil diminta melaksanakan upaya preemtif, preventif, dan represif terhadap potensi kejahatan Kamtibmas dengan memberdayakan patroli dialogis, perpolisian masyarakat, dan upaya penindakan hukum bagi pelaku aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat.(EKS/berbagai sumber)