Pilarberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memulai Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 dengan menetapkan sembilan agenda strategis yang akan menjadi fokus pembahasan selama satu bulan ke depan. Agenda tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-11 yang digelar di Kompleks Parlemen, Selasa (13/1). Masa sidang ini akan berlangsung hingga menjelang bulan Ramadan dan diarahkan untuk merespons berbagai persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa DPR akan memprioritaskan isu yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik. Menurutnya, setiap alat kelengkapan dewan telah diminta untuk menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan rakyat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang menjadi mandat konstitusional DPR.
Agenda pertama yang disoroti adalah persoalan ketersediaan bahan bakar minyak, listrik, serta kebutuhan pangan di wilayah Sumatra pascabencana. DPR menilai pemulihan layanan dasar di daerah terdampak harus menjadi perhatian utama agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Selain itu, pemerintah didorong memastikan distribusi logistik berjalan merata tanpa hambatan birokrasi.
Isu kedua berkaitan dengan evaluasi transportasi setelah periode libur Natal dan Tahun Baru. DPR menilai lonjakan mobilitas tahunan kerap menimbulkan persoalan klasik seperti kemacetan, keselamatan perjalanan, hingga harga tiket yang fluktuatif. Melalui evaluasi menyeluruh, parlemen berharap kebijakan transportasi ke depan dapat lebih terencana dan berorientasi pada kenyamanan publik.
Agenda ketiga menyentuh upaya evakuasi warga negara Indonesia di negara yang tengah dilanda konflik. DPR menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri melalui koordinasi lintas kementerian dan perwakilan diplomatik. Upaya mitigasi dinilai perlu diperkuat agar proses pemulangan dapat dilakukan cepat dan aman.
Selanjutnya, DPR juga menaruh perhatian pada reformasi institusi penegak hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Pembenahan di sektor ini dianggap krusial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Evaluasi kinerja serta transparansi penanganan perkara menjadi beberapa aspek yang akan didalami.
Isu kelima yang masuk prioritas adalah dugaan diskriminasi terhadap warga binaan pemasyarakatan. DPR memandang setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, parlemen akan meninjau kembali kebijakan pembinaan agar sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
Pada urutan keenam, DPR menyoroti penanganan kasus penyebaran penyakit yang disebut sebagai super flu. Kewaspadaan dini dan kesiapan fasilitas kesehatan dinilai perlu diperkuat untuk mencegah lonjakan kasus. Komisi terkait akan meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi mitigasi serta ketersediaan obat dan vaksin.
Agenda ketujuh berfokus pada kesejahteraan sektor pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik. DPR menilai kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi guru dan dosen. Karena itu, peningkatan kesejahteraan, perlindungan profesi, serta pemerataan fasilitas pendidikan menjadi topik yang akan dibahas secara mendalam.
Prioritas kedelapan menyangkut persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. DPR ingin memastikan seluruh tahapan, mulai dari pelayanan jemaah, akomodasi, hingga transportasi berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pengawasan akan diarahkan pada efisiensi biaya dan peningkatan kualitas layanan.
Agenda kesembilan adalah evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan serta alih fungsi lahan. Isu ini dinilai strategis karena berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. DPR berencana meninjau kembali regulasi yang berpotensi merugikan masyarakat lokal maupun ekosistem.
Selain menetapkan prioritas, DPR juga membentuk Tim Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana. Tim ini bertugas membantu penanganan dampak banjir di wilayah Sumatra melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran satgas diharapkan mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur serta pemulihan ekonomi warga terdampak.
Puan menegaskan bahwa masa persidangan kali ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata. Ia mengajak seluruh anggota dewan bekerja lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan DPR akan diukur dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan publik.
Dalam penutupan pidato, Ketua DPR secara resmi mengumumkan dimulainya Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 sejak 13 Januari hingga 19 Februari 2026. Pernyataan tersebut menandai dimulainya rangkaian rapat komisi, pembahasan undang-undang, serta fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Sejumlah pengamat menilai sembilan agenda yang ditetapkan DPR cukup relevan dengan tantangan nasional saat ini. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut dan koordinasi lintas lembaga. Masyarakat diharapkan dapat memantau proses pembahasan agar setiap keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Dengan dimulainya masa sidang baru, DPR menghadapi tugas padat untuk menerjemahkan isu strategis menjadi kebijakan konkret. Parlemen dituntut menjaga keterbukaan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi. Upaya tersebut menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan tetap terpelihara.
