Banda Aceh –
DPR Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Pemprov Aceh, serta pimpinan partai politik di Aceh. Mereka sepakat akan meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas masalah Pilkada Aceh 2022.
Rapat bersama digelar di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (24/3/2021). Rapat dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin serta dihadiri komisioner KIP, pimpinan partai politik lokal dan nasional, serta perwakilan Pemprov Aceh.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad, mengatakan mereka harus bertemu Jokowi untuk membahas Pilkada Aceh digelar pada 2022. Dia mengatakan pertemuan itu bisa saja dilakukan langsung atau virtual.
“Oleh karena itu, ketua hari ini diputuskan kapan untuk bertemu presiden, cari waktu presiden, nanti semua elemen masyarakat Aceh berbicara secara terbuka. Mungkin beberapa orang langsung ke Jakarta dan sebagian yang lainnya virtual saja,” kata Abdurrahman dalam rapat.
Dia menyebut pertemuan itu perlu dilakukan agar Jokowi dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat Aceh. Dia khawatir kepercayaan warga Aceh ke Pemerintah Pusat berkurang bila Pilkada Aceh tidak digelar pada 2022.
“Bermacamlah narasi yang disampaikan kepada presiden. Saya pikir hal seperti ini akan menyentuh hati yang mulia Presiden Jokowi,” ujar Abdurrahman.
Ketua DPR Aceh, Dahlan, kemudian menanyakan persetujuan peserta rapat yang hadir. Mereka menjawab setuju agar ada perwakilan yang bertemu dengan Jokowi membahas Pilkada Aceh 2022.
“Kalau setuju baru kita bicarakan bagaimana mengenai waktu dan jadwalnya. Kami akan memastikan pertemuan itu bisa terjadi antara semua stakeholder di Aceh dengan Presiden RI,” ujar Dahlan.
Dahlan berharap kesepakatan dalam rapat itu disampaikan ke Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Setelah itu, berbagai pihak di Tanah Rencong bakal meminta waktu bertemu Jokowi untuk menyampaikan rencana Pilkada Aceh 2022.
“Saya kira demikian sehingga kegelisahan kita bersama dan juga kegelisahan teman-teman penyelenggara dari KIP bisa terobati,” ujar Dahlan.
“Termasuk yang tadi hal-hal teknis, taktis, dan strategis menyangkut dengan upaya memastikan anggaran Pilkada itu bisa segera dapat digunakan, karena memang anggaran yang tersedia,” sambung politikus Partai Aceh itu.
(agse/haf)
