JAKARTA – (18/02/2021). “Jadi sandinya sudah berubah menjadi Operasi Madago Raya. Mohon disosialisasikan. Tidak ada lagi Operasi Tinombala, tapi Madago Raya,” kata Asisten Kapolri bidang Operasi, Inspektur Jenderal Imam Sugianto dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri 2021 pada Rabu (17/2) lalu.
Dalam poin pemaparan yang disampaikan Imam, tertera bahwa operasi tersebut sudah berlangsung sejak 1 Januari 2021 lalu. Masa tugas selama tiga bulan pun masih tak berubah.
Nantinya, satgas ini dapat diperpanjang hingga seluruh jaringan teroris MIT di wilayah Poso tertangkap.
Masih merujuk pada presentasi yang dipaparkan Imam, tertulis bahwa Madago Raya merupakan bahasa daerah Poso, yang secara umum artinya adalah baik hati dan dekat dengan masyarakat.
Tercatat, setidaknya masih ada 11 buronan MIT Poso yang belum ditangkap polisi. Kapolri saat itu, Jenderal pol Idham Azis memerintahkan anggotanya untuk menembak mati kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora jika melawan saat ditangkap. Idham menyatakan negara tidak boleh kalah dengan kelompok teror yang melakukan aksi pembunuhan apapun dalihnya.
Hal ini mencuat usai Ali Kalora dan kawan-kawan membunuh empat warga dan membakar tujuh rumah di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada November 2020 lalu.
Desakan agar TNI/Polri menangkap para teroris itu pun mencuat. Bahkan, kepolisian mengatakan bakal langsung mengevaluasi kinerja Satgas Tinombala selama di Poso.
Anggaran Besar
Mabes Polri menyebut operasi yang dilaksanakan Satuan Tugas (Satgas) Tinombala dan Nemangkawi pada 2020 menyerap anggaran Polri cukup besar. Karena itu seluruh kapolda di sekitar lokasi operasi diminta memberikan perhatian khusus pada satgas.
Inspektur Jenderal Imam Sugianto dalam pemaparannya di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 meminta jajaran kepolisian daerah yang terlibat dalam operasi tersebut agar dapat lebih memberi perhatian dalam penyelesaian misi menumpas kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
“Khususnya di tahun 2020 itu, Operasi Tinombala dan Nemangkawi. Ini yang betul-betul, mohon kepada rekan Kapolda senior, Kapolda Sulteng dan Papua, itu betul-betul menjadi perhatian khusus, karena ini betul-betul menyerap biaya yang cukup tinggi,” kata Imam di Mabes Polri.
Dia pun juga meminta agar Satgas yang saat ini berubah nama menjadi Operasi Madago dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menjalankan operasi. Bahkan Imam meminta melakukan perubahan secara radikal dalam operasi agar target bisa segera tercapai.
“Tolong dievaluasi dengan hasil yang dicapai. Kalau memang hasilnya tidak signifikan dengan perencanaan dan anggaran yang sudah kita alokasikan, mohon buat perubahan-perubahan yang radikal sehingga target operasi yang harusnya di 2020 itu bisa kita capai itu bisa kita wujudkan di 2021 ini,” jelasnya.
Operasi Madago Raya yang merupakan bahasa daerah Poso, yang secara umum artinya adalah baik hati dan dekat dengan masyarakat. Satgas ini dibentuk untuk mengejar daftar pencarian orang (DPO) dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.
Sementara, Satgas Nemangkawi merupakan tim gabungan antara TNI/Polri yang diterjunkan ke wilayah Papua dengan menyasar gerakan separatis. Tim tersebut kerap terlibat dalam baku tembak dengan KKB.
Jejak Panjang Konflik Poso
Aksi teror di wilayah Sulawesi Tengah belakangan kembali mencuat terkait pada Jumat 27 November 2020.
Empat orang yang merupakan satu keluarga itu tewas secara nahas usai dihabisi oleh sekelompok orang yang diduga merupakan jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Ahmad alias Ali Kalora.
Berdasarkan catatan kepolisian, kelompok teror tersebut juga membakar tujuh rumah penduduk ketika melancarkan aksi teror. Akibatnya, terdapat pengungsi sebanyak 49 kepala keluarga di Balai Desa Lembantongoa, Sigi.
Jauh sebelumnya, wilayah Poso identik dengan serangkaian konflik yang berujung pada kericuhan.
Awal mulanya bahkan, di kawasan ini pula sempat terjadi konflik komunal yang melibatkan kelompok agama, seperti Islam dan Kristen.
Salah satu jurnal mengenai konflik di Poso menyebut, pertama kali konflik komunal terjadi pada 24 Desember 1998. Insiden saat itu terjadi karena pertikaian antar-pemuda yang kebetulan berbeda agama. Tapi lantas memunculkan sentimen keagamaan yang cukup tajam antara umat Islam dan Kristen lantaran bertepatan dengan momen perayaan Natal dan Ramadan yang bersamaan.
Isu tersebut berkembang sedemikian rupa hingga akhirnya mengakibatkan perpecahan. Namun begitu, Komnas HAM pada saat itu meyakinkan bahwa kerusuhan yang muncul bukan disebabkan karena ketegangan antar-agama atau etnis tertentu.
Ketegangan lain menyusul bertahun kemudian pada April hingga Mei 2000. Konflik disulut pertikaian antara pemuda Muslim yang mengaku diserang kelompok pemuda Kristen. Kemudian, aksi saling balas pun mewarnai bulan-bulan tersebut.
Akibatnya, kekerasan pun meningkat pada periode itu. Hingga akhirnya, aparat kepolisian mendatangkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari Palu. Sepanjang ketegangan antara Mei 2000 hingga Desember 2001, disebut bahwa fenomena konflik mengarah pada perang saudara sehingga membuat kekacauan berkepanjangan.
Jurnal kajian historis mengenai konflik Poso menulis, hal tersebut karena masing-masing kelompok menganggap konflik yang terjadi merupakan perang untuk mempertahankan kesucian masing-masing agama.
Melalui isu agama pula, eskalasi konflik pun meluas. Salah satu upaya perdamaian yang untuk meredam ‘api’ di Poso kala itu adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001.
Langkah itu inisiatif pendeta A. Tobondo yang kemudian dieksekusi Jusuf Kalla yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. JK–sapaan akrab Kalla–ditunjuk menjadi pemimpin mediator.
Saat itu ia mengutarakan bahwa akar konflik bukanlah disebabkan perseteruan antar-agama, melainkan unsur politik. Salah satu hasil pertemuan juga meminta semua pihak untuk menjaga suasana damai, menghilangkan fitnah dan menegakkan sikap saling menghormati.
Pasca-kerusuhan di wilayah Poso mereda, Polri mendirikan Komando Lapangan Operasi yang digelar dengan berbagai sandi operasi. Misalnya, Operasi Sadar Maleo pada 2000 silam. Kemudian, pada April 2004 TNI/Polri juga memobilisasi kekuatan melalui Operasi Sintuwu Maroso.
Aparat juga sempat menggencarkan operasi Camar Maleo pada awal 2015. Dalam hal ini, kegiatan tersebut ditujukan menangkap kelompok teroris Abu Wardah alias Santoso yang merupakan pendahulu dari Ali Kalora di wilayah Poso.
Operasi tersebut digelar dalam empat jilid hingga Januari 2016. Setidaknya, ada 24 orang teroris yang ditangkap dan tujuh anak buah pimpinan MIT tewas ditembak.
Kelompok itu, disebut-sebut selalu bersembunyi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Sulteng. Namun, hingga akhir berjalannya operasi, aparat tak berhasil membongkar jaringan teror binaan Santoso di wilayah Sulawesi tersebut.
Santoso merupakan sosok teroris yang acapkali menyerang korbannya dengan brutal. Sejak 2007, dia diduga menjadi otak pembunuhan mutilasi terhadap tiga siswi SMK di Poso. Kemudian, terjadi pula aksi pembunuhan terhadap sejumlah polisi.
Polri kemudian membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Tinombala yang mulai beroperasi sejak 2016. Operasi ini melibatkan sejumlah satuan pasukan khusus kepolisian dan prajurit TNI.
Dalam operasi tersebut pun, aparat berhasil menembak mati Santoso pada 18 Juli 2016 di sekitar desa Tambarana, Poso Pesisir Utara. Tak berselang lama, kaki tangan Santoso, Muhammad Basri pun ikut diringkus lantas menyerahkan diri.
Pucuk pimpinan organisasi terorisme tersebut kemudian beralih kepada Ali Ahmad alias Ali Kalora yang hingga saat ini belum tertangkap.
Aparat memperkirakan selama ini Ali Kalora bersembunyi di hutan-hutan di kawasan antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong. Ia bergabung dengan MIT pada 2011 silam. Tak berselang lama, Ali langsung terlibat serangkaian aksi teror di wilayah Poso, Sulawesi Tengah.
Operasi Tinombala masih berlanjut meski sudah empat tahun gagal meringkus kelompok MIT Poso tersebut. Setidaknya, masih ada 11 buronan termasuk Ali Kalora yang menjadi pekerjaan rumah bagi Satuan Tugas itu.
Polri telah memperpanjang masa kerja Satuan Tugas (Satgas) dalam Operasi Tinombala hingga akhir tahun 2020. Perpanjangan tim pengejaran kelompok teroris ini dilakukan usai masa operasi berakhir pada 30 September lalu.
Terakhir, Kapolri Jenderal memerintahkan anggotanya untuk menembak mati kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora jika melawan saat ditangkap. Instruksi ini merespons tindakan keji yang diduga dilakukan kelompok tersebut terhadap satu keluarga di Sigi beberapa waktu lalu. (Saf).
