Pilarberita.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana perluasan program pendidikan karakter di barak militer, yang sebelumnya hanya ditujukan untuk pelajar tingkat SMP dan SMA. Program ini ke depan akan menyasar juga kelompok orang dewasa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang, meskipun tidak tergolong melanggar hukum pidana.
Dedi menekankan bahwa inisiatif ini tidak akan berbenturan dengan aturan pidana yang berlaku. Menurutnya, banyak tindakan menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat dijerat hukum, namun tetap berdampak negatif bagi lingkungan sosial.
“Orang dewasa yang mabuk setiap hari, meninggalkan tanggung jawab terhadap istri dan anak, atau terlibat geng jalanan, itu tidak bisa dipidana, tapi tetap harus dibina,” ujar Dedi saat meninjau kegiatan pelajar di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (6/5/2025).
Program bertajuk Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan saat ini baru diterapkan di beberapa wilayah, seperti Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Para pelajar yang mengikuti program ini menjalani pembinaan di barak militer yang disiapkan oleh TNI, dengan durasi hingga enam bulan.
Menurut Dedi, kategori pelajar yang mengikuti program ini antara lain adalah mereka yang kerap terlibat tawuran, bolos sekolah, melawan orang tua, hingga kecanduan permainan daring hingga larut malam. Ia menilai, metode pembinaan di lingkungan barak militer dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak secara signifikan.
“Kita semua dulu pernah nakal, tapi ada cara untuk membina. Saya percaya, pendidikan karakter dengan kedisiplinan tinggi bisa mengubah mereka jadi pribadi lebih baik,” tegasnya.
Gubernur Dedi juga menyampaikan bahwa perluasan program kepada orang dewasa akan dilakukan secara bertahap. Sebelum itu, pihaknya akan mengevaluasi efektivitas program bagi pelajar selama satu bulan ke depan. Jika hasilnya positif, maka pembinaan terhadap orang dewasa akan segera dimulai.
“Setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya akan lihat nanti sebulan ke depan. Kalau hasilnya baik, baru kita lanjutkan,” ujar Dedi.
Program ini akan bekerja sama dengan Kodam III Siliwangi, dan orang dewasa yang dianggap “bermasalah” akan dijaring dari daerah rawan untuk kemudian dibina secara intensif.
Terkait kritik publik, program ini juga sempat mendapat tanggapan dari Menteri Hak Asasi Manusia. Ia menilai, selama pembinaan tidak menggunakan kekerasan fisik dan tetap dalam koridor pendidikan karakter, maka tidak bertentangan dengan prinsip HAM.
“Selama tidak mengandung kekerasan atau hukuman fisik, dan fokus pada pembentukan karakter serta mental, maka hal itu sah dalam prinsip HAM,” kata Menteri dalam keterangan tertulis.
Dedi Mulyadi memastikan, pembinaan ini bukan bentuk hukuman, melainkan upaya pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial dan kedisiplinan di kalangan masyarakat, baik pelajar maupun orang dewasa.
Program ini tidak akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerintah provinsi akan memulainya dari daerah-daerah yang dinilai paling membutuhkan dan siap secara fasilitas maupun sumber daya manusia. Hingga saat ini, TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak militer untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
