Program Prioritas dan Komitmen Kepemimpinan Polri telah digulirkan. Pertanyaannya adalah apakah realisasi program prioritas dan komitmen kepemimpinan Polri telah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta meningkatkan citra Polri di dalam masyarakat?
Jakarta, 1 Juli 2021. Ketua DPR Puan Maharani DPR Januari lalu menyatakan harapannya bahwa institusi Polri memiliki tugas penting di masa depan dalam dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “Kepemimpinan Polri sangatlah penting dalam mengarahkan, membawa dan membangun institusi Kepolisian RI yang semakin maju, modern, dan berwibawa,” jelasnya. Puan berharap, Polri ke depan dapat meningkatkan profesionalitas personil, pelayanan publik yang semakin baik, serta rasa aman di dalam masyarakat. Diharapkan Polri dapat mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang memiliki integritas dalam mengayomi rakyat.
Harapan itu agaknya berdasar pada kenyataan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri masih dirasakan rendah, sehingga tantangan Kapolri adalah bagaimana memaksimalkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Artinya Kapolri yang baru harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan ke dalam yang cukup intens, memiliki kinerja dan penguatan kelembagaan dan profesionalisme anggotanya dalam menjawab perubahan cepat. Di tubuh Polri harus terus ada refromasi berkelanjutan seperti penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat.
Itulah sebabnya, ada secercah harapan ketika Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusi kepolisian di bawah kepemimpinannya berjanji akan menampilkan sosok penegak hukum yang tegas namun tetap humanis dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat. “Bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan dan bagaimana memberikan penegakan hukum yang berkeadilan, ini jadi komitmen kami bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri betul-betul bisa kami tindak lanjuti,” demikian janjinya.
10 program Kapolri
Untuk mewujudkan janji itu, maka ia memiliki 10 program, prioritas, di antaranya perluasan ETLE dan larangan tilang polisi. Akan dikedepankan di sini, mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Termasuk juga akan diperkenalkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sehingga polantas di lapangan hanya akan mengatur lalu lintas dan tidak penilanga untuk menghindari penyimpangan.
Program kedua adalah menghidupkan Pam Swakarsa (pasukan Pengamanan masyarakat Swakarsa) untuk memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang tersedia di Polri. Program lain adalah tidak akan ada lagi stigmasisasi dan kriminalisasi ulama dan mengedepankan komunikasi meskipun penegakan hukum tetap diterapkan bila ada tindak pidana.
Polisi juga akan menghadirkan polisi siber atau polisi virtual sebagai edukasi, untuk meningkatkan kesadaran masarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi dan etika bermedia sosial tanpa menutup ruang kreativitas. Terkait ujaran kebencian atau hate speech, polri akan mengedepankan pendekatan lunak yaitu restorative justice. Bila ujaran berpotensi memecah bangsa tidak akan ditolerir. Listyo berjanji siap bekerja dengan KPK untuk penanganan korupsi dan memastikan hubungan baik dan solid dan perlu join investigation.
Selanjutnya ia mengajukan program mengenai kesetaraan layanan kesehatan bagi anggota polisi, terutama di daerah terpencil harus sama dengan polisi di perkotaan. Caranya dengan peningkatan standarisasi rumah sakti polri, meningkatakn kelas maupun kapasitas rumah sakit. Untuk mencegah radikalisme di masyarakat, mantan napi terorisme akan dilibatkan. Akan bekerjasama dengan Kepala badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), kelompok masyarakat sipil dan tokoh agama. Listyo juga akan membuka ruang bagi kelompok disabilitas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tampaknya ia ingin menunjukkan sebagai seorng sosok visioner, cakap dan kuat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Juga berusaha memegangteguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis. Dan hal itu dikenal dalam jargon membangun transformasi Polri presisi, konsep pemolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Keberhasilan Dalam Mengoptimalisasi Teknologi
Selama ini jelaslah bahwa telah ada langkah-langkah taktis, penuh terobosan, inovatif dan menjadi gebrakan yang luar biasa dan tidak sekadar berwacana sudah ditunjukkan. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelayanan Polri, misalnya dalam program polisi virtual yang kreatif dan inovatif, penerapan aplikasi untuk memudahkan layanan polri dalam pelayanan masyarakat, seperti peluncuran sim online, tilang online, hingga pengaduan online. Adanya aplikasi memperpanjang SIM sangat membantu dan sangat adaptif terhadap situasi yang masih dalam suaasana pandemi Covid-19.
Selain itu diketahui Polri telah aktif menegur pengguna media sosial yang dinilai melanggar UU ITE. Ini antara lain telah menunjukkan inistiatif untuk peningkatan edukasi kepada publik, ide restorative justice. Masyarakat juga mengapreasiasi upaya nyata dalam memenuhi tuntutan Polri mengejar teknologi untuk siap menyongsong era baru pemolisian di era baru. Dua puluh orang Anggota Polri aktif diketahui juga mengikuti pendidikan empat semester di ITB dan di Korean National Police University (KNPU) di kota Asan, Chungcheongnam-do, Korea Selatan belajar tentang keamanan komputer dan jaringan, forensik digital, kriptografi dan aplikasinya, kejahatan komputer, manajemen keaman informasi dan penyusunan tesis. Sedangkan di KNPU mereka belajar lebih jauh tentang forensik digital, investigasi dan pengumpulan alat bukti digital berteknologi tinggi, kriminologi siber, hukum kejahatan siber, serta mengikuti kelas ekstrakurikuler seni beladiri Korea.
Kepala Biro Misi Internasional, Brigjen Pol Krishna Murti menyampaikan bahwa sudah kewajiban Polri untuk memberkali personelnya dengan kemampuan dan ketrampilan di bidang keamanan siber. Dengan bekal yang didapatkan dari program ini, dia menaruh harapan besar kepada 20 wisudawan untuk dapat menjadi modal bagi Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri dalam mewujudkan transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan di era Police 4.0.
Realisasi Komitmen Kepemimpinan
Menurut mantan Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Edi Hasibuan selama ini banyak tayangan dan program dalam media visual kerap mempertontonkan arogansi dan tindakan berlebihan anggota polisi saat memberantas kejahatan. Sebagai dampak dari sikap arogansi polisi di lapangan itu tanpa disadari polisi dapat membentuk persepsi yang kurang bagus terhadap citra dan profesinonalisme Polri. Polisi bisa dinilai masih kerap mengedepankan kekerasan dan belum sepenuhnya humanis. Karenanya permintaan Kapolri agar jajarannya menghindari arogansi dalam tugas dan mengedepankan sikap human dalam membernatas kejahatan dianggapnya tepat.
Selain upaya Kapolri untuk mengedepankan fungsi polsek sebagai pemelihara kamtibnas, agar polsek tidak lagi berperan melakukan pendidakan hukum namun sebagai ujuk tombak pelayanan dan pemberi rasa aman kepada masyarakat pun mendapat pujian dari masyarakat. Hal ini antara lain memperlihatkan bukti kepemimpinan Kapolri yang diharapkan selama ini dalam masyarakat.
Masyarakat melihat upaya nyata Kapolri Jenderal listyo Sigit Prabowo dalam penguatan divisi-divisi di Polri, baik Divkum Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Hubinter Polri dan Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (DivTIK) Polri. Mereka telah dianggap melakukan inovasi dan terobosan dengan menggali terobosan kreatif.
Untuk Divisi Humas Polri, peluncuran Polri TV Radio, yang merupakan implementasi program penguatan sistem komunikasi publik telah di download oleh publik sebanyak 33.552 kali melalui Googleplay Android dan 1.310 kali download melalui AppStore Apple. Jumlah penonton rata-rata perhari 1.700 penonton dengan penonton tertinggi dalam satu hari berjumlah 21.420 penonton jelas merupakan bukti nyata keberhasilan dari realisasi program.
Survei eksternal Polri terkait pencapaian kinerja 100 hari Kapolri juga amat positif. Berdasarkan survei Alvara, capaian kinerja 100 hari Kapolri secara umum mencapai 100 persen. Tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 86,5 persen dan tingkat kepuasan mereka sebesar 82,3%. Kapolri juga meminta kepada jajarannya untuk mewujudkan Polri yang Presisi, Polri yang diharapkan, dan Polri yang dicintai masyarakat sesuai janji saya pada saat uji kepatutan dan kelayakan.
Penanganan Masalah Narkoba
Persoalan besar lain yang dihadapi Polri adalah peredaran narkoba yang telah meresahkan masyarakat luas. Prestrasi Polri mengungkap jaringan narkoba menurut Direktur Eksekutif Lemkapi (Lembaga Kajian Straegis Kepolisian Indonesia), Edi Hasibuan patut diapreasiasi.
Polri berhasil mengungkap jaringan nasional maupun internasional. Di bulan Mei saja, Direktorat Nakoba bareskrim Polri Polda Metro Jaya dan jajaran kepolisian di seluruh tanah air telah berhasil menyita sekitar 3,6 ton sabu-sabu. ini prestasi luar biasa menuju Polri yang Presisi. Yakni prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan,” ujar Edi (15/6).
“Pengungkapan jaringan narkoba ini kan bisa diartikan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menyelamatkan jutaan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ucapnya. Dedikasi dan loyalitas Jajaran Polri melindungi masyarakat dari narkoba banyak dipuji masyarakat. Ini jelas menunjukkan sikap tegas Kapolri dalam perang melawan narkoba sehingga peredaran narkoba dapat diperkecil di masyarakat. Kami melihat pencapaian ini luar biasa menuju Polri yang Presisi. Yakni prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan,” ujar Edi dalam keterangannya (15/6).
Untuk menilai apakah kinerja sudah baik selama 100 hari sebenarnya ambisius. Meskipun demikian, ia bisa menjadi tolak ukur bagi tren positifnya ke depan, terutama bagaimana pondasi awal pembangunan institusi Polri yang lebih modern, semakin transparan dan kecenderungan bersih dalam ruang publik yang ikut membesarkan.
Tampaknya telah terbukti adanya upaya positif menunju Polri yang transformatid dan adaptif terhadap perkembangan Jaman. Adanya kritik dan harapan besar dari masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran Polri demikian penting di masyarakat untuk memberikan kepastian hukum bagi semua rakyat Indonesia. Banyak pihak yang mengapresiasi langkah Kapolri yang dengan sikap responsive terhadap peristiwa bencana yang terjadi melalui peningkatan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.
Diapresiasi Komisi III DPR
Dalam Raker Komisi III DPR RI, 16 Juni 2021, 100 hari kinerjanya sebagai Kapolri telah dipaparkan secara terinci oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Listyo Prabowo. Secara umum ia menyampaikan bahasan mengenai realisasi program prioritas Kapolri dan komitmen kepemimpinannnya, pengungkapan kasus-kasus aktual dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan kesimpulan rapat kerja sebelumnya.
Ia membeberkan bahwa ia telah menyelesaikan 7 perkara yang menjadi perhatian publik, antara lain perkara penyerangan FPI di KM 50 di tol Purwakarta, tiga perkara pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan M. Rizieq Shihab (MRS), perkara “unlawful killing“, perkara pungli atau pemerasan di Depo Greating Fortune dan Depo Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. Selain itu juga penanganan perkara kebocoran data BPJS Kesehatan, kasus pinjaman “online“, kasus kebakaran kilang minyak milik PT. Pertamina di Balongan, Indramayu, dan Cilacap. Belum perkara kebocoran data BPJS Kesehatan, kasus pinjaman “online“, kasus kebakaran kilang minyak milik PT. Pertamina di Balongan, Indramayu, dan Cilacap
Seperti juga berbagai tanggapan positif maupun negatif dari masyarakat, Pihak DPR pun memberikan penilaian dan apresiasinya. Kinerja Polri dalam merealisasikan Program Prioritas dan Komitmen Kepemimpinan Kapolri tersebut diapreasiasi setinggi-tingginya oleh Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berkesimpulan bahwa “Program prioritas itu memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap Polri meningkat,” “Saya melihat dan tentunya saya yakin publik juga merasakan adanya transformasi organisasi Polri ke arah yang modern melalui optimalisasi pengggunaan data dan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsi Polri,” sambungnya.
Digitalisasi Pelayanan Polri Dipuji
Secara khusus, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepemimpinan awal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu lewat penilaiannya atas digitalisasi pelayanan Polri yang menurutnya adalah suatu gebrakan spesial. “Sebagai contoh, perpanjangan SIM melalui aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi). Menurut saya, ini sebuah gebrakan luar biasa yang tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi berdampak positif di masa pandemi karena mengurangi kerumunan warga saat mengurus perpanjangan SIM,” sambungnya.
“Selama 3 bulan terakhir saya mengikuti betul gebrakan-gebrakan yang dilakukan Kapolri, khususnya di bidang digitalisasi pelayanan dan digitalisasi informasi,” tutur Herman. Menurut Herman Herry, ini adalah warisan yang baik yang akan ditinggalkan oleh Polri di Masa depan. Reformasi dan transformasi budaya tidak mudah dilakukan di organisasi sebesar Polri. Kapolri sudah memperlihatkan komitmen dan konsiten untuk membawa Polri menjadi organisasi yang modern dan dipercaya oleh rakyat. Dengan masa bakti yang panjang, kesempatan meninggalkan warisan yang bagus ke depannya terbuka lebar sehingga Polri makin menjadi institusi yang dicintai rakyat.
Harapan ke Depan
Upaya Kapolri untuk mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Polri Tahun 2020-2024 guna mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan (Presisi) untuk mendukung terciptanya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkeadilan dari Polri juga didukung Komisi III DPR setinggi-tingginya.
Selanjutnya, Komisi III DPR juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mempercepat penuntasan kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk menindak tegas aksi premanisme, pungli, narkoba, mafia tanah, pelanggaran HAM, dan aksi kejahatan lain. Langkah tersebut harus dilakukan Kapolri demi menciptakan rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat. (ISK – dari berbagai sumber)
