PilarBerita.com – Polri telah meluncurkan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan mengerahkan kekuatan sebanyak 25.000 personel Brimob untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2024. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan atau kerusuhan yang mungkin terjadi, terutama pada hari-hari krusial seperti saat pemungutan suara dan proses perhitungan.
Dalam sebuah apel gelar pasukan yang diadakan di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Jawa Barat, pada hari Rabu, Komjen Pol. Fadil Imran, yang menjabat sebagai Kepala Operasi (Kaops) Mantap Brata 2023-2024, menjelaskan secara rinci tentang komposisi pasukan pengamanan. Pasukan ini terdiri dari unit Brimob Nusantara dan Sabhara Nusantara yang telah menjalani proses seleksi ketat dan dilengkapi dengan berbagai kualifikasi, termasuk kemampuan dalam menangani situasi antihuru hara, SAR, penggunaan drone, respon cepat, penanganan aksi anarkis, serta penjinakan bom.
Tidak hanya itu, Polri juga menyiapkan tambahan personel Brimob dari setiap polda dan unit Sabhara di seluruh Indonesia, dengan total sekitar 4.500 personel. Serta, ada 3.500 personel Korps Brimob yang siap dikerahkan dalam Satgas operasi kontijensi, sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan.
Operasi kontijensi sendiri dirancang untuk menanggapi berbagai ancaman, mulai dari gangguan kamtibmas, bencana alam, hingga potensi tindakan terorisme atau konflik sosial. Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan tertib.
Fadil menjelaskan bahwa Operasi kontijensi disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan selama pemilihan umum, termasuk gangguan keamanan seperti kamtibmas dan bencana alam, serta ancaman tinggi seperti terorisme dan konflik sosial.
Dia juga menambahkan bahwa pasukan Brimob telah dipersiapkan sebagai cadangan untuk menghadapi situasi yang mungkin timbul selama proses pemilihan.
Fadil menegaskan bahwa Polri akan mengambil langkah-langkah preemtif dan preventif sebaik mungkin, dengan pendekatan yang humanis, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi akan hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan, dengan tujuan menjaga situasi agar tetap tenang dan damai.
Kepala Polri juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan selama proses Pemilu. Pendekatan yang diambil oleh Polri adalah dengan mengedepankan langkah-langkah preemtif dan preventif, serta pendekatan humanis dalam menangani situasi yang mungkin timbul. Hal ini sebagai bagian dari upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjamin kelancaran jalannya proses demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Kasus Tragedi Kanjuruhan Menurut Para Ahli
Sumber: Antara
