Pilarberita.com – Suasana rapat Komisi XII DPR bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025), mendadak memanas ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegur keras bawahannya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, Rilke Jeffri Huwae. Teguran itu dilontarkan Bahlil secara terbuka di hadapan anggota dewan setelah muncul kritik terkait lambannya penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah.
Dalam rapat tersebut, Bahlil mempertanyakan keberanian sang Dirjen Gakkum dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Dengan nada tinggi, Bahlil meminta Rilke menunjukkan komitmen nyata dan sikap tegas terhadap pelaku pertambangan ilegal yang merugikan negara.
“Pak Dirjen Gakkum mana? Komisi XII sedang uji nyali Bapak. Bapak ini jaksa atau bukan? Kalau tidak punya nyali, pertimbangkan posisi itu. Saya tidak main-main, ini urusan serius,” ujar Bahlil sambil menunjuk bawahannya di tengah ruang rapat.
Pernyataan tegas tersebut sontak menarik perhatian para anggota Komisi XII DPR. Sikap Bahlil dianggap sebagai bentuk ketegasan terhadap aparat internal kementerian yang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
Ketegangan itu bermula ketika anggota Komisi XII dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rohid, menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Ditjen Gakkum ESDM. Ia menilai hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari jajaran Dirjen Gakkum dalam memberantas tambang ilegal. Padahal, menurutnya, praktik pertambangan tanpa izin sudah sangat marak dan menimbulkan kerugian besar bagi negara.
“Sampai hari ini kami belum melihat gebrakan apa pun dari Dirjen Gakkum. Harusnya turun langsung ke lapangan karena tambang ilegal di Indonesia ini banyak sekali,” ujar Rohid dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, pihak Komisi XII siap membantu memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi tambang ilegal yang perlu ditindak. Rohid juga menegaskan bahwa dukungan parlemen terhadap Kementerian ESDM akan terus ada, asalkan kinerja nyata benar-benar ditunjukkan.
“Kami siap mendampingi ke lapangan. Banyak lokasi tambang ilegal yang kami ketahui. Jangan sampai direktorat baru ini dianggap tidak berguna atau hanya omon-omon tanpa hasil nyata,” ucapnya.
Teguran keras Bahlil terhadap Dirjen Gakkum ESDM menunjukkan bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian lebih serius terhadap masalah tambang ilegal. Isu ini selama bertahun-tahun menjadi sorotan publik karena berdampak luas terhadap lingkungan, pendapatan negara, serta keselamatan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Selain menyebabkan kerusakan alam, tambang ilegal juga sering dikaitkan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang dan korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan transparan diharapkan menjadi langkah penting untuk menekan aktivitas tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum, baik dilakukan oleh perusahaan besar maupun penambang kecil yang tidak memiliki izin resmi. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah agar upaya pemberantasan tambang ilegal dapat berjalan efektif.
Rapat tersebut diakhiri dengan dorongan agar Kementerian ESDM memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan di lapangan. Sejumlah anggota dewan juga meminta agar hasil penegakan hukum nantinya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Dengan dinamika yang terjadi di ruang rapat DPR itu, publik kini menantikan langkah konkret dari Direktorat Jenderal Gakkum ESDM dalam waktu dekat. Ketegasan Menteri Bahlil diharapkan mampu menjadi momentum perubahan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan nasional yang lebih bersih dan berkeadilan.
