PilarBerita.com – Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu, 23 Juni 2024, Djoko Setijowarno, akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat angkutan umum di Indonesia. Meskipun ada perbaikan di beberapa sektor, tantangan besar masih menanti di hadapan.
Djoko menjelaskan bahwa di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera, jaringan jalan tol yang terus berkembang telah memberikan dampak positif terhadap bisnis angkutan umum antar provinsi. Keberadaan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jenis sleeper bus dan double decker, serta maraknya bisnis angkutan travel antar kota atau Angkutan Jemput Antar Perkotaan (AJAP), menandakan adanya peningkatan kualitas layanan angkutan umum jarak jauh.
Namun, berbeda dengan angkutan umum jarak jauh, angkutan lokal seperti Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan justru semakin terpuruk. Djoko menyatakan bahwa banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum yang memadai. Dari 38 ibu kota provinsi, hanya 15 kota yang telah mencoba membenahi angkutan umum berbadan hukum dengan bantuan subsidi.
Djoko mengapresiasi beberapa pemerintah kota yang telah berinisiatif membenahi layanan angkutan umum. Misalnya, Kota Jakarta mampu mandiri dalam mengelola angkutan umum karena didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencukupi. Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan program-program angkutan umum mereka.
Beberapa kota yang sudah memulai langkah positif dalam membenahi angkutan umum antara lain Kota Bogor dengan Trans Pakuan, Kota Bekasi dengan Trans Patriot, Kabupaten Banyumas dengan Trans Banyumas, Kota Bandung dengan Trans Metro Pasundan, Kota Palembang dengan Trans Musi Jaya, dan Provinsi Bali dengan Trans Metro Dewata. Bahkan, ada pemerintah daerah yang sudah menggratiskan tarif layanan angkutan umum seperti di Banda Aceh dengan Trans Koetaradja dan Banjarmasin dengan Trans Banjarmasin.
Selain kota-kota tersebut, terdapat juga pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan angkutan umum yang cukup baik. Beberapa contoh yang disebutkan oleh Djoko adalah Trans Padang di Kota Padang, Trans Metro Pekanbaru di Kota Pekanbaru, Trans Batam di Kota Batam, Tayo di Kota Tangerang, Trans Semarang di Kota Semarang, Suroboyo Bus dan Bus Wira Wiri di Kota Surabaya, serta Trans Banjarmasin di Kota Banjarmasin.
Pada tingkat provinsi, selain DKI Jakarta dengan Trans Jakarta, ada juga Trans Jogja Istimewa di Provinsi DI Yogyakarta, Trans Jatim di Provinsi Jawa Timur, Trans Jateng di Provinsi Jawa Tengah, Trans NKRI di Provinsi Gorontalo, Trans Banjar Bakula di Provinsi Kalimantan Selatan, Trans Koetaradja di Provinsi Aceh, Trans Siginjak di Provinsi Jambi, dan Trans Metro Pasundan di Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Perum DAMRI menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan transportasi antarmoda dengan bersinergi bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Mereka meluncurkan layanan Jabodetabek Airport Connexion (JAC) yang menghubungkan bus DAMRI dengan Kereta Cepat Whoosh, mengakomodasi rute dari Stasiun Halim menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Chrystian RM Pohan, Corporate Secretary DAMRI, menegaskan bahwa layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Halim. Dengan tarif Rp 80.000, layanan ini beroperasi setiap hari dengan jadwal keberangkatan setiap satu jam sekali. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi DAMRI dan pembayaran secara non-tunai pun diterapkan untuk kemudahan penumpang.
Dalam upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan konektivitas, DAMRI juga menjalin kerja sama dengan PT MRT Jakarta melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk layanan transportasi terintegrasi. Langkah ini dinilai penting untuk pengembangan area berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta.
Setia N. Milatia Moemin, Direktur Utama DAMRI, mengungkapkan bahwa pengembangan TOD ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas transportasi, namun juga menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pengguna transportasi umum. Kerja sama ini membuka peluang bisnis yang besar bagi kedua belah pihak dan berupaya menyediakan akses yang lebih baik dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi.
Baca juga: Hadi Tjahjanto Ungkap 80 Ribu Anak di Bawah 10 Tahun Terlibat Judi Online
Sumber: Liputan6
