InformasiTeraktual
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Catatan Media
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Catatan Media
No Result
View All Result
InformasiTeraktual
No Result
View All Result
Home Nasional

Din Syamsuddin Saran Jokowi Pecat Moeldoko Jika Tak Izin soal KLB PD

Admin Pilarberita by Admin Pilarberita
8 Maret 2021
in Nasional
0
Din Syamsuddin Saran Jokowi Pecat Moeldoko Jika Tak Izin soal KLB PD
0
SHARES
0
VIEWS

Jakarta –

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin, turut berkomentar terkait isu pengambilalihan Partai Demokrat via agenda yang diklaim sebagai kongres luar biasa atau KLB Deli Serdang. Din mengkritik keras gelaran KLB ini.

“Pelaksanaan KLB itu membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu, apalagi rumor. Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan,” kata Din dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

“Sesuai informasi yang ada pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila,” lanjut Din.

Din Syamsuddin mempertanyakan apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut. Moeldoko sebelumnya berkali-kali menyatakan jangan menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus KLB PD.

Jika Jokowi mengizinkan, menurut Din, patut ditelisik adanya intervensi pemerintah dalam kasus KLB PD. Namun, jika tidak, Din menyarankan Moeldoko dipecat.

“Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Morldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi,” ucapnya.

“Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,” imbuh Din.

Lebih lanjut, Din Syamsuddin juga menyarankan agar pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang. Jika disahkan, Din menyebut citra demokrasi akan menjadi buruk di RI.

“Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional,” tuturnya.

Moeldoko pernah menyatakan urusan Demokrat ini adalah urusannya, jangan melibatkan Presiden Jokowi. Moeldoko meminta tak ada yang menyeret Jokowi dalam isu ini.

“Poinnya yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini,” kata Moeldoko dalam jumpa pers daring, Senin (1/2).

Simak video ‘Kisruh Partai Demokrat Akan Bermuara ke Mana?’:

[Gambas:Video 20detik]

(eva/gbr)

Admin Pilarberita

Admin Pilarberita

Related Posts

Persiapan Natal dan Tahun Baru, 177.212 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Jaga Gereja hingga Mal
Nasional

Persiapan Natal dan Tahun Baru, 177.212 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Jaga Gereja hingga Mal

22 Desember 2021
Densus 88 Turut Amankan PON Papua XX, Polri: Antisipasi Ancaman KKB
Nasional

Densus 88 Turut Amankan PON Papua XX, Polri: Antisipasi Ancaman KKB

11 September 2021
Tim DVI Kumpulkan 31 Sampel DNA dari keluarga korban kebakaran
Nasional

Tim DVI Kumpulkan 31 Sampel DNA dari keluarga korban kebakaran

10 September 2021
Next Post
Berbagai Jenis Cyber Crime Yang Perlu Diwaspadai

Berbagai Jenis Cyber Crime Yang Perlu Diwaspadai

Ketua MUI Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah Disuntik Vaksin AstraZeneca

Ketua MUI Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah Disuntik Vaksin AstraZeneca

Pendapat BPK dan Surplus BPJS Kesehatan

Pendapat BPK dan Surplus BPJS Kesehatan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended

Polda Kaltim Siapkan 350 Unit Rumah untuk Anggota Polri

Polda Kaltim Siapkan 350 Unit Rumah untuk Anggota Polri

2 tahun ago
Putusan MK: Peralihan jadi ASN tak boleh rugikan pegawai KPK

Putusan MK: Peralihan jadi ASN tak boleh rugikan pegawai KPK

3 tahun ago
Kata Pakar Politik Soal Mundurnya Pengumuman Reshuffle Kabinet

Kata Pakar Politik Soal Mundurnya Pengumuman Reshuffle Kabinet

3 tahun ago
Vaksinasi Tahap Dua di Karawang Sasar Pelayan Publik dan Jurnalis

Vaksinasi Tahap Dua di Karawang Sasar Pelayan Publik dan Jurnalis

3 tahun ago

Categories

  • Beranda
  • Berita Daerah
  • Berita Nasional
  • Berita Politik
  • Catatan Media
  • Daerah
  • jaga negeri
  • Kamtibmas
  • Nasional
  • Pandemi
  • Para Ahli
  • Tak Berkategori
  • Trending no.1 Media Sosial.
  • Vaksinasi Covid-19

Topics

2.645 Petugas Gabungan Jaga Demo Buruh di Jakarta Hari Ini 686 Ditegur Anggota Polri akan Jadi Pejabat di BPOM Antisipasi Bencana Bansos Bareskrim Polri Ungkap Kasus Predator Seksual Anak Via Game Online Bertemu Panglima covid-19 cukai rokok Densus 88 Total Tangkap 24 Terduga Teroris Dalam Pendanaan Kelompok JI DIVHUMAS Gas Air Mata hari kartini 2021 HUT ke-71 Korpolairud idul adha Kanjuruhan kapolri Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Setiap Wilayah Kapolri Pastikan Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Ditingkatkan Kementerian Kesehatan Korlantas Polri Dorong Seluruh Pelayanan BPKB Polda Berbasis Digital Korlantas Polri Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan WSBK Mandalika larangan mudik Ops Zebra 2021 Depok : 158 Ditilang partai demokrat Peringati HAM Perkuat Sinergitas Polda Jatim Polda Kalteng Polisi Antisipasi Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta Polisi di Makassar Diingatkan Jaga Komunikasi Polisi Rutin Gelar Patroli Dialogis di Seputaran Kota Puncak Jaya Polisi tangani 69 perkara mafia tanah sepanjang 2021 Polres Situbondo Gelar Latihan Dalmas polri Polri Adakan Lomba Orasi Unjuk Rasa Piala Kapolri Polri Siapkan Konsep Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 Polri Soal Aturan Pemanggilan Prajurit TNI: Yang Berlaku Equality Before the Law PPKM Darurat satgas penanganan covid-19 TNI-Polri tragedi Kanjuruhan Vaksinasi Waspada! Fitur Add Yours Instagram Rentan Untuk Penipuan dan Pencurian Data Wujudkan SDM Unggul
No Result
View All Result

Highlights

Tugas Satgas Antimafia Bola Tindak Kecurangan dalam Pertandingan

Ketentuan Tanggal Cuti Bersama Idul Adha dari Menaker

Doktor Jumadi dan Forwakada Korwil Jateng Apresiasi Keramahan Bupati Klaten

Keramahan Wakil Walikota Tegal Jumadi Sambut 32 Biksu Manca Negara di Kota Tegal

Kasus Tragedi Kanjuruhan Menurut Para Ahli

Kasus Tragedi Kanjuruhan Menurut Para Ahli

Trending

Komisi III Yakin Komitmen Jajaran Polri Netral Dalam Pemilu 2024
jaga negeri

Komisi III Yakin Komitmen Jajaran Polri Netral Dalam Pemilu 2024

by admin
28 November 2023
0

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Mohammad Rano Alfath meyakini Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo...

Jumadi

Dr Muhamad Jumadi Buka Gladi Widya Satria Hasta Brata ke IV Kwarcab Kota Tegal

2 Agustus 2023
Dr Jumadi

Dr Jumadi Dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Tingkat Jawa Tengah

25 Juli 2023
Kapolri dan Ketum PSSI

Tugas Satgas Antimafia Bola Tindak Kecurangan dalam Pertandingan

28 Juni 2023
Ketentuan Tanggal Cuti Bersama Idul Adha dari Menaker

Ketentuan Tanggal Cuti Bersama Idul Adha dari Menaker

27 Juni 2023
© Copyright Pilarberita Team All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Catatan Media