Pilarberita.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi digelar pada Senin (13/10/2025) siang. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Surabaya menyatakan persetujuan terhadap R-APBD awal yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Persetujuan tersebut disambut positif oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia menilai dukungan dari seluruh fraksi menjadi sinyal baik bagi keberlanjutan program-program pembangunan di Kota Pahlawan, meskipun pemerintah pusat telah melakukan pengurangan transfer ke daerah (TKD).
Menurut Eri, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa Pemkot dan DPRD harus memiliki kesepahaman dalam menentukan arah kebijakan, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
“Insyaallah, setelah ini akan ada pembahasan mengenai rincian anggarannya. Di situ kita akan menyamakan pandangan tentang apa yang menjadi skala prioritas bersama. Karena skala prioritas ini harus ditentukan antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya,” ujar Eri Cahyadi.
Eri yang akrab disapa Cak Eri itu juga menyoroti pentingnya keberanian dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menyebut, pemangkasan TKD tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Intinya, kita harus berani mengambil skala prioritas. Dengan adanya pemotongan TKD, tentu akan ada program yang harus ditinggalkan. Namun, jangan sampai program yang menyentuh kepentingan rakyat justru dihapus,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya dan DPRD sebelumnya telah mengadakan pertemuan untuk membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, optimalisasi PAD menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berlanjut tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
Beberapa strategi yang akan ditempuh antara lain memaksimalkan pengelolaan aset daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Surabaya. Selain itu, Pemkot berencana menggelar program diskon besar-besaran di berbagai pusat perbelanjaan menjelang akhir tahun guna mendorong perputaran ekonomi.
“Diskonnya nanti tidak hanya untuk pakaian, tetapi juga mencakup hotel dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, wisata yang masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN) juga akan dimanfaatkan untuk menarik pengunjung dari luar daerah agar datang ke Surabaya,” jelasnya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah dan menjaga stabilitas fiskal di tengah perubahan kebijakan fiskal nasional. Dengan begitu, Pemkot dan DPRD dapat memastikan bahwa alokasi anggaran di tahun 2026 benar-benar menyentuh sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Surabaya kali ini menjadi momentum penting untuk mempertegas arah kebijakan R-APBD yang lebih efisien, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan terus terjaga agar seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Surabaya.
